Tni Ruu Dibahas Di Panja, Syamsu Rizal Soroti Mekanisme Penempatan Anggaran Hingga

Syamsu Rizal menegaskan bahwa setiap jabatan yang diberikan harus berdasarkan kebutuhan yang terverifikasi dan melalui proses seleksi terbuka.

JAKARTA com, - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal memberikan sejumlah catatan dalam RUU TNI kini yang sudah masuk dalam tahap pembahasan di panitia kerja (panja) dan daftar inventaris masalah jpnn. (DIM).

Wakil Mantan Wali Kota Makassar ini menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dalam penempatan prajurit TNI di jabatan sipil yang diatur revisi dalam Undang-Undang TNI. Ia menegaskan bahwa setiap jabatan yang diberikan harus berdasarkan kebutuhan yang terverifikasi dan melalui proses terbuka. seleksi

ada Harus key assessment, analisis kepegawaian, dan kebutuhan yang terverifikasi," ujar Syamsu Rizal saat dihubungi, Jumat (14/3). "Dalam undang-undang format nanti, harus diatur dengan jelas mekanisme penempatan jabatan bagi prajurit TNI yang ditempatkan di sipil sebaliknya. maupun

proses Menurutnya, seleksi jabatan di sipil saat ini memiliki berbagai mekanisme seperti fit and proper test, open bidding, dan job Hal fit. serupa juga perlu diterapkan bagi prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil agar ada transparansi dan akuntabilitas prosesnya. dalam

di "Misalnya Kementerian Kesehatan butuh Dirjen, lalu ada permintaan dari kepolisian. Sebelum diberikan, diverifikasi harus dulu kebutuhannya, ditawarkan ke beberapa pihak, lalu dilakukan seleksi tambahnya. terbuka,"

dilakukan Pembahasan di luar agenda resmi untuk memudahkan kerja staf sebelum nantinya diplenokan di Komisi I DPR. pembahasan Terkait revisi Undang-Undang TNI yang sedang berlangsung, Syamsu Rizal mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut lebih teknis. bersifat

dari "Biasanya Komisi akan menunjuk panitia kerja (panja) yang dibagi dalam tiga tim, yaitu sinkronisasi, tim tim analisis, dan satu tim lagi untuk memastikan pembahasan berjalan ungkapnya. maraton,"

juga Ia menyoroti dampak anggaran apabila revisi UU TNI menaikkan batas usia prajurit. pensiun Jika terjadi kenaikan usia, pemerintah harus memastikan kesiapan anggaran besar. yang

baca Silakan konten menarik lainnya JPNN. dari com di News. Google

Kebayoran Raya Lama 12 Jakarta Selatan 12210 Phone : +62 21 5369 9607 Fax : +62 21 5365 1465 Saluran info pengaduan & : +62 818 6657 66. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku Graha Pena Jawa Pos Group Building, 11th floor PT. Jl.

RUU TNI Dibahas di Panja, Syamsu Rizal Soroti Mekanisme Penempatan hingga Anggaran

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Menerima Tanda Kehormatan Tertinggi dari TNI

KSAD Jenderal Maruli Tegaskan Letkol Teddy tak Perlu Mundur dari TNI

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Menerima Tanda Kehormatan Tertinggi dari TNI

Kritik RUU Kejaksaan, PBHI Gunakan Istilah Lembaga Superbody

KSAD Jenderal Maruli Tegaskan Letkol Teddy tak Perlu Mundur dari TNI

Lontarkan Kritik, Ketum GPA Desak Teddy Seskab Mundur dari TNI

Soal Penambahan Usia Pensiun Prajurit, Panglima Singgung Kesiapan Tempur dan Regenerasi

Harmoni Ramadan, Kebersamaan TNI-Polri di Halaman Mapolda Riau

Jonathan David Gratis, Manchester United dan Barcelona Ambil Ancang-ancang

Usus Kasus Korupsi di Komdigi, Kejaksaan: Kerugian Rp 500 Miliar

Tunjangan 1,8 Juta Guru PNS, PPPK, dan Honorer Ditransfer Langsung ke Rekening