> Bali Ribuan CPNS dan PPPK di Ditunda Bali Diangkat, Ganggu Pelayanan Publik dan Pengangguran. Tambah

terdiri Mereka dari 157 orang guru, 102 orang tenaga kesehatan (nakes), dan 4. Sedangkan, CPNS sebanyak 105 101 orang. orang teknis. Menurut pemerintah, pengangkatan CPNS disesuaikan menjadi Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 2026. Maret

Komisi Ketua I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Budiutama mengatakan ada dua dampak yang akan ditimbulkan terkait kebijakan pengangkatan penundaan CPNS dan PPPK. Pertama, berdampak pada perekonomian masing-masing peserta yang berdampak pada menurunnya daya masyarakat. beli

setahun Selama ke depan mereka tidak bisa bekerja dan tidak menerima pendapatan. “Mereka berharap diangkat, namun karena ditunda pendapatan mereka jadi tidak ada, karena mereka sudah berhenti ujar bekerja,” Budiutama, Senin (10/3). Pasalnya, setelah lulus PPPK mereka mengundurkan diri dari pekerjaan mereka sebagai pegawai non-ASN. Sehingga, mereka tidak bekerja alias menganggur selama setahun depan. ke

pelayanan Akhirnya publik terganggu dengan tidak terpenuhi daripada PPPK dan juga CPNS yang ditunda diangkat,” paparnya. Menurut Budiutama, dampak kedua adalah berpengaruh pada pelayanan publik. “Karena ini segera diisi yang oleh lolos CPNS maupun PPPK. Sebab, akan terjadi kekosongan formasi di instansi terkait yang seharusnya diisi oleh mereka yang sudah lolos CPNS dan PPPK sesuai formasi dibutuhkan. yang

mereka Sebab, yang sudah lulus CPNS maupun PPPK tidak bisa dikembalikan ke instansi tempat mereka bekerja sebagai non-ASN sebelumnya. Terkait hal ini, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa pengangguran di Bali selama setahun ke depan bertambah. akan Sebab, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Mau tidak mau harus menganggur mereka,” tegasnya. “Aturannya (kembali ke tempat kerja sebelumnya, red) gak bisa, begitu mereka sudah diterima tidak bisa kembali ke non-ASN. tenaga

SK Sebab, pengangkatan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Budi Utama menjelaskan terkait kebijakan penundaan ini, Pemerintah Provinsi Bali tidak bisa membuat kebijakan apa pun. Sehingga, harus menunggu kebijakan pusat. Sehingga, hak dan kewajiban mereka dipenuhi oleh APBN. Sebab, PPPK maupun CPNS tanggung sepenuhnya jawab pemerintah pusat. “Pemerintah Provinsi Bali tidak bisa membuat kebijakan apa pun. Apabila (Pemerintah Provinsi Bali,red) tetap mempekerjakan mereka, maka mereka tidak dapat gaji, karena mereka harusnya digaji oleh pemerintah pusat,” ungkapnya. Sehingga harus menunggu kebijakan pusat. pemerintah

pihaknya Namun, yakin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan pemerintah pusat. Dia belum dengan mengetahui pasti apa pertimbangan pemerintah pusat menunda pengangkatan PPPK CPNS. maupun

dari Terdiri 481 formasi guru, 112 nakes, dan 4. Sedangkan, CPNS yang lulus sebanyak 105 orang dari 7. 493  orang yang mengikuti tes seleksi. Namun, yang dinyatakan lolos sebanyak 4. Terdiri dari 157 formasi guru, 102 nakes, dan 4. 321 teknis. 101 360 teknis. orang. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, pada tahap I PPPK Tahun 2024 ada total 4. 914 formasi yang dibuka. Sedangkan, formasi kosong sebanyak 554. Terdiri dari 324 guru, 10 nakes, dan teknis. 220

pengunduran Selain jadwal pengangkatan CPNS, pemerintah juga memutuskan untuk mengundurkan jadwal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1 Maret 2026. Walaupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB), Widyantini, Rini sudah menyanggah bahwa pengunduran pengangkatan CPNS ini terkait efisiensi anggaran,  sejumlah peserta lulus CPNS di Bali di bidang IT tetap menduga faktor ini menjadi alasan utama keputusan ini. pemerintah

Winata/balipost). (Ketut Padahal, sesuai surat edaran BKN sebelumnya, mereka yang lolos PPPK 2024 1 tahap dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, sementara tahap 2 pada 2025. Juli

Baca juga: Hutan untuk Pariwisata Perparah Krisis Air di Bali

Baca juga: Sistem PPDB SMA/SMK Dievaluasi, Zonasi dan Kuota Siswa Miskin Dimatangkan

Baca juga: Cegah Libur Panjang Jadi Penyumbang Kasus COVID-19, Pemprov Bali Keluarkan Edaran

Buat Koruptor Jera, Prabowo Berniat Bangun Penjara di Pulau Terpencil

Soal Nasib Tol Mengwi-Gilimanuk, Koster Akan Menghadap Menteri PU

KB Bali Empat Anak Diingatkan Jangan Mengintervensi Hak Perempuan

Gubernur Koster Ajak Kepala Daerah Satu Barisan “Nindihin Gumi Bali”

Mulai 24 Maret 2025, Pembatasan Kendaraan Barang di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Diberlakukan

Bali Diperkirakan Alami Peningkatan Luas Panen Padi 3.641 Hektare